Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bekerjasama dengan Oxfam, menghelat diskusi bertajuk “Pengembangan Agribisnis Rumput Laut Bagi Petani”, Kamis (26/1). Dalam diskusi yang digelar di Studio TVRI Makassar itu, hadir beberapa narasumber baik dari kalangan akademisi, pebisnis, maupun petani pembudidaya rumput laut.
Dari kalangan akademisi, hadir Guru Besar Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Syafiudin MS. Hadir pula Kepala Desa Pitusunggu sekaligus inisiator BUMDes Pitusunggu Nur hayati S. Sos. Dari kalangan pengusaha, hadir Muhammad Nasrul, praktisi pemasar olahan rumput laut, sementara dari pembudidaya hadir Muhammad Ibrahim perwakilan petani dari Desa Laikang.
Kegiatan ini bertujuan menggagas model usaha agribisnis rumput laut bagi kelompok tani. Peserta diskusi ini adalah petani rumput laut dan pedagang kecil dan pedagang besar rumput laut. Dalam pengembangan usaha rumput laut, Nasrul mengatakan, semestinya desa kedepan mampu mandiri dengan memiliki produk unggul dari setiap desa. “Ini sesuai dengan misi kementerian desa yaitu one village one product,” katanya.
Sementara itu, mewakili petani rumput laut, Ibrahim mengatakan, perlu adanya lembaga keuangan yang siap dan profesional dalam menyediakan modal bagi petani. “Terutama saat musim tanam datang ketika petani membutuhkan modal,” ujarnya.
Di Dusun Puntondo, Desa Laikang, Ibrahim memang pernah punya pengalaman mengembangkan bisnis olahan rumput laut berupa makanan ringan stik rumput laut. Di masa jayanya, kelompoknya mampu memproduksi sekitar 200-an bungkus stik rumput laut yang dipasarkan di sekitar kota kabupaten Takalar. Namun karena kurangnya perguliran modal, bisnis ini meredup.
Dari sisi produksi hingga pemasaran, kata Baim, sebenarnya tidak ada masalah. Untuk bahan baku, selalu ada karena dari setiap kali panen, hanya sekitar 1-2 kilogram saja rumput laut yang dipakai untuk membuat makanan olahan itu. Untuk pemasaran pun, menurutnya tak masalah. “Kita kerjasama dengan mini market, toko oleh-oleh, dari setiap kali memasok, paling tidak tingkat penjualan mencapai 80 persen,” katanya.
Lambat laun, usaha produksi stik rumput laut mengalami penurunan karena warga tak sanggup menjaga kontinuitas produksi di saat permintaan tinggi. Persoalan ini, terjadi karena anggota kesulitan menggulirkan modal. Meski tingkat penjualan tinggi, namun pembayaran dari pihak agen tidak selalu cepat. “Jadi para anggota juga sulit untuk mendapatkan uang untuk modal memutar kembali roda produksi,” ujarnya.
Untuk bisa berporduksi, tak hanya menunggu masa panen, tetapi juga uang hasil pembayaran dari penjualan produk periode sebelumnya yang bisa saja baru dibayarkan penuh 2-3 bulan kemudian. “Karena mereka (penjual-red) juga membayar setelah produk laku,” katanya.
Sementara itu, perwakilan petani rumput laut lainnya, Sakinah mengatakan, kelompoknya masih terkendala di pengemasan produk olahan rumput laut. “Maka dari itu perlu adanya pendampingan dari berbagai pihak yang nantinya bisa meningkatkan kualitas produk,” ujarnya.
Terkait hal ini, menurut Prof. Syafiudin perlu adanya lembaga seperti BUMdes dan lembaga lainnya yang bisa mengurangi mata rantai pasar rumput laut. “Dengan demikian, petani memperoleh margin yang lebih adil,” katanya.
