Sebelum terpisah dari Kaltim, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) relatif tertinggal dibanding daerah lain. Kondisi ini menjadikan konektivitas Kaltara terbatas.

YUDHA ALMERIO, Tarakan

SEBAGAI daerah otonomi baru, tentunya memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi perekonomian, termasuk sumber daya kelautan. Dari data yang ada, Kaltara memiliki luas perairan 33.529 , memiliki area perikanan tangkap yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 716 (perairan laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), akuakultur juga berkembang dengan komoditas udang, rumput laut, dan kepiting. Tak hanya itu, area laut dalam yang dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan deep sea water, serta berada dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI) II sehingga dapat dioptimalkan untuk jasa maritim.

“Karenanya kami berharap Kaltara lebih mengoptimalkan sektor perikanan dan rumput laut, serta industri pengolahannya,” ucap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Ameriza M Moesa beberapa waktu lalu.

Salah satu komoditas unggulan yang sangat berpotensi dikembangkan ada di Tarakan dan Nunukan, yakni rumput laut. Pada 2009 lalu, produksi rumput laut di daerah tersebut hanya berkisar 500 ton per bulan. Masuk 2014, produksi rumput laut mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 2.000 ton per bulan. “Hal ini mengakibatkan kelebihan pasokan,” ujar Ameriza.

Ekses produksi tersebut membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan industri pengolahan rumput laut, maupun pengembangan pasar ekspor baru yang dilakukan oleh eksportir lokal. Upaya pengembangan sentra industri hasil perikanan dan rumput laut saat ini sudah mulai diinisiasi dan dirintis oleh pemerintah, baik pusat dan daerah. Pasalnya, melalui industrialisasi tersebut masyarakat bisa memperoleh nilai tambah dari hasil perikanan dan rumput laut.

“Tarakan dan Nunukan memiliki keunggulan komparatif dari sisi geografis dan infrastruktur pendukung dibanding daerah lainnya,” kata Ameriza.
Tentunya bila industri tersebut dibangun akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kaltara yang akan berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan. “Masyarakat pun sejahtera,” sebutnya.

Namun demikian, pengembangan industri tentu memiliki faktor penghambat. Beberapa hambatan pengembangan industri kelautan dan perikanan adalah, minimnya infrastruktur, komitmen pemerintah daerah, dan sumber daya manusia. Infrastruktur meliputi pasokan listrik, air bersih, dan gudang penyimpanan ikan. Dari pemerintah menciptakan regulasi khusus terkait pengembangan industri perikanan, sedangkan sumber daya manusia terkait dengan pengetahuan terhadap komoditas utama dari industri.

“Semua hambatan tersebut dapat memicu pembengkakan biaya produksi, minimnya nilai tambah perikanan, dan kondisi terburuk matinya investasi di sektor perikanan,” jelasnya.

Dari tiga hambatan tersebut, yang paling vital adalah peran pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan kawasan industri kelautan dan perikanan. Melalui badan perencanaan daerah, pemerintah harus konsisten dalam mengoordinasikan rencana yang sudah berjalan pun begitu dengan yang masih berjalan dan belum terlaksana.

Terpisah, Wali Kota Tarakan Sofian Raga mengaku setuju dengan potensi yang dimiliki oleh Tarakan. Menilik data yang ada, produksi sektor perikanan di Tarakan menjanjikan. Semisal potensi perikanan tangkap ada 10.700 ton per tahun, sementara jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 8.650 ton per tahun (80 persen) dan yang dimanfaatkan ada 7.900 ton per tahun.

Sedangkan potensi budi daya perikanan 873,2 hektare dibagi menjadi tambak 857 hektare dan kolam 16,2 hektare. Luas tambak produktif 788,80 hektare dengan produksi 685,80 ton per tahun dan luas kolam produktif 11,2 hektare dengan produksi 15,10 ton per tahun.

“Tak hanya ikan, Tarakan juga konsen terhadap sektor rumput laut, udang, dan kepiting. Jadi jangan ragu untuk menanamkan modal di Tarakan,” jelasnya.

Sementara itu Pj Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengatakan sektor kelautan dan perikanan ke depannya menjadi bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi di provinsi ini.

“Saya akan meminta Bupati Nunukan dan Wali Kota Tarakan untuk membuat regulasi yang positif guna mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk rumput laut,” sebutnya.