JAKARTA - Pemerintah diminta mematangkan program hilirisasi rumput laut. Dengan adanya hiliriasasi, maka akan menjadi nilai tambah dan menambah devisa negara.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis, daya saing industri nasional masih jauh bila dibandingkan dengan negara lain.

“Lemahnya daya saing industri kita terlihat ketika produksi rumput laut yang banyak tidak terserap oleh lokal, bisa karena permintaannya yang rendah atau karena harga jual yang relatif tinggi. Sementara jika harga rendah, banyak petani yang tidak tertarik dan sebaliknya jika harga tinggi, pelaku industri lokal sulit bersaing," terang Safari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/2/2014).

Untuk hilirisasi, tambah dia, sebenarnya ada peluang untuk petani sekaligus tantangan bagai pelaku industri. Menurut Safari, program hilirisasi perencanaannya belum matang karena belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengurus indutrialisasi itu.

"Kita berharap pemerintah membuat program yang tidak bersifat politis saja, program hilirisasi harus dikawal dengan serius dan seharusnya ada blueprint atau road map khusus," imbuhnya.

Safari juga mengungkapkan, saat ini perizinan bagi Industri pengolahan rumput laut yang beroperasi cenderung disulitkan karena setidaknya harus memiliki 14 macam surat izin yang dikeluarkan oleh antar Kementerian/lembaga yang berbeda-beda sehingga menyebabkan biaya tinggi dan tidak efisien.

Pemerintah, kata dia, perlu memikirkan bagaimana agar pelaku usaha baik nasional maupun internasional tertarik untuk berinvestasi dan membangun Industri.

“Pemerintah bisa saja membuat program, tapi harusnya bertanggung jawab dalam implementasinya agar program itu bisa jalan. Intinya pemerintah harus memikirkan agar semuanya bisa efisien, tidak high cost, serta adanya jaminan dukungan sinergi antar departemen,” pungkas dia.