Jakarta - Angka yang dipatok pemerintah untuk produksi rumput laut tahun 2013 yang mencapai 7,5 juta ton dipertanyakan kalangan pengusaha rumput laut nasional. Pasalnya jumlah ini sangat tidak sejalan dengan total ekspor rumput laut nasional.

Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis, di Jakarta, (7/2).

"Dari total produksi, 70% diantaranya masih diekspor karena pasarnya banyak terserap oleh produsen. Sekitar 30%nya diolah di dalam negeri dan sebagian hasilnya juga diekspor ke luar," kata Safari.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun ARLI ekspor rumput laut mulai dari bulan Januari hingga Oktober 2013 hanya mencapai 147.052 ton. Jumlah ini sangat jauh dari angka yang dipatok pemerintah.

Menurut Safari, bila angka yang dipatok pemerintah tahun 2013 sebesar 7,5 juta ton itu diasumsikan dalam kondisi basah, maka jika dikonversi keringnya menjadi 750.000 ton. Jumlah ini juga masih sangat jauh. Ini aneh, karena rumput laut itu kebanyakan masih diekspor.

"Jadi sebenarnya rumput laut yang sedemikian banyak itu ada dimana? Dan kalaupun ada mau diapakan? Karena sebenarnya permintaan sedang tinggi, harga relatif tinggi tapi barangnya sedikit," kata Safari.

Dia menerangkan, selama ini acuan untuk melihat produksi rumput laut nasional memang mengacu pada total ekspor karena pasar dalam negeri belum mampu menyerap semua produksi yang ada sementara permintaan industri luar lumayan besar.

Oleh sebab itu, kata Safari, seyogyanya pemerintah lebih mematangkan lagi program hilirisasi rumput laut yang digadang-gadang bisa meningkatkan nilai tambah dan devisa negara. Menurutnya, daya saing industri nasional masih jauh bila dibandingkan dengan negara lain.

Ia mengatakan, lemahnya daya saing industri nasional terlihat ketika produksi rumput laut yang banyak tidak terserap oleh lokal, bisa karena permintaannya yang rendah atau karena harga jual yang relatif tinggi. "Sementara jika harga rendah, banyak petani yang tidak tertarik dan sebaliknya jika harga tinggi, pelaku industri lokal sulit bersaing," terang Safari.

Untuk hilirisasi, tambah dia, sebenarnya ada peluang untuk petani sekaligus tantangan bagai pelaku industri. Menurut Safari, program hilirisasi perencanaannya belum matang karena belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengurus indutrialisasi itu.

"Kita berharap pemerintah membuat program yang tidak bersifat politis saja, program hilirisasi harus dikawal dengan serius dan seharusnya ada blueprint atau road map khusus," kata dia.

Safari juga mengungkapkan, saat ini perizinan bagi Industri pengolahan rumput laut yang beroperasi cenderung disulitkan karena setidaknya harus memiliki 14 macam surat izin yang dikeluarkan oleh antar Kementerian/lembaga yang berbeda-beda sehingga menyebabkan biaya tinggi dan tidak efisien. Pemerintah, kata dia, perlu memikirkan bagaimana agar pelaku usaha baik nasional maupun internasional tertarik untuk berinvestasi dan membangun Industri.

Dikatakan, pemerintah bisa saja membuat program, tetapi harusnya bertanggung jawab dalam implementasinya agar program itu bisa jalan. "Intinya pemerintah harus memikirkan agar semuanya bisa efisien, tidak high cost, serta adanya jaminan dukungan sinergi antar departemen," pungkas dia.