Ambon - Secara konvensional, produksi rumput laut di Maluku berkisar antara 200-400 ribu Ton per tahun. Sayangnya proses produksi itu belum terorganisasi dalam wadah pengelolaan yang maksimal dan tersistim.


“Angka tersebut didapati dari klaster-klaster yang tersebar hampir di seluruh kabupaten di Maluku,” ungkap Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Ros Far-Far, pada acara workshop penguatan kemitraan usaha dalam rangka mendukung kebijakan koordinasi dan fasilitasi pendanaan daerah tertinggal yang diprakasai Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang berlangsung di Hotel Aston Natsepa Ambon, Kamis (4/8).


Rencana pengembangan enam klaster rumput laut di Provinsi Maluku, kata Ralahalu akan tercapai, apabila terdapat sinergitas antara pemerintah daerah dengan pihak swasta termasuk sinergitas antar tingkatan pemerintahan.
“Pemprov Maluku menyadari bahwa pengembangan rumput laut di daerah ini tercapai jika terdapat sinergitas dengan stakeholder,” ujar Ralahalu.


Untuk mewujudkannya, maka pemprov telah merumuskan berbagai program secara terintegrasi untuk pengembangan enam klaster yang tersebar, di antaranya klaster Pulau Buru, Seram dan Lease, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).


Kegiatan workshop yang diselenggarakan KPDT ini, hendaknya menjadi salah satu wahana membangun sinergitas pengembangan rumput laut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya tujuh provinsi yang menjadi sasaran pengembangan rumput laut.
“Workshop penguatan kemitraan usaha dalam rangka mendukung kebijakan, koordinasi dan fasilitas pendanaan dan kemitraan usaha di daerah tertinggal ini, bertujuan menyamakan pemahaman akan arti penting kemitraan usaha khususnya pengembangan rumput laut dalam rangka mengatasi kemiskinan di daerah tertinggal kepada semua pemangku kepentingan,” tandasnya.


Sasaran dari workshop ini untuk memperoleh pemahaman yang sama terkait peran dan fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga riset, swasta (BUMN, BUMD), organisasi profesi serta lembaga bank dan non bank serta lembaga penjaminan usaha dalam rangka pengembangan konsep kemitraan usaha melalui pengembangan komoditi rumput laut khususnya dalam membantu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal.


Untuk diketahui, workshop ini berlangsung selama dua hari dengan para peserta terdiri dari Biro Perencanaan enam kementerian lembaga, Direktur Anggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, Kepala Bappeda kabupaten se Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten se-Maluku, unsur bank, BUMN, BUMD dan pelaku usaha.


Sementara pembicara dalam workshop ini, yakni Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha KPDT, Yoltuwu Johozua, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Viktor Nikijuluw, akademisi dari Fakultas Perikanan Universitas Gajah Mada, Sukardi; Kepala Dinas Koperasi Provinsi Maluku, Romelus Far-Far; Kepala Bappeda Maluku, M.Z Sangadji; Dekan Fakultas Perikanan Universitas Pattimura (Unpatti), D.Sahetapy dan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ambon. (S-32)